Pelalawan, Tajamkasus.com – Pengangkutan sampah yang dinilai kurang optimal di Pangkalan Kerinci Timur menjadi sorotan dan menuai kritik tajam dari warga terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pelalawan.
Warga Kelurahan Kerinci Timur mengeluhkan kinerja sopir armada DLH dalam pengangkutan sampah, khususnya di rute Lingkungan Rawa Badak dan sekitarnya. Keluhan tersebut disebut sudah berulang kali disampaikan langsung kepada sopir armada DLH, namun jawaban yang diterima warga justru sangat disayangkan.
“Suruh saja RT kalian yang angkat sampah. RT kalian tidak ada kasih uang minum kami,” ujar seorang warga menirukan ucapan oknum sopir DLH tersebut. Kejadian serupa disebut pernah terjadi sebelumnya pada 3 Mei 2025 dengan oknum yang sama.
Dalam hal ini, warga mempertanyakan mekanisme pengangkutan sampah yang seharusnya telah diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan melalui DLH. Dengan adanya pungutan retribusi sesuai Peraturan Daerah sebesar Rp10.000 per bulan, warga mempertanyakan alasan oknum sopir DLH meminta “upeti” kepada RT.
“Kami sudah membayar retribusi sesuai perda, kenapa masih diminta uang tambahan?” tanya warga. Kamis (15/1/2026).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, Eko Novitra, saat ditemui di kantor tidak berada di tempat. Upaya konfirmasi melalui telepon seluler juga tidak mendapat respons.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pelalawan, Jahlelawati, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler oleh awak media menjelaskan bahwa kurang optimalnya penanggulangan sampah oleh DLH disebabkan belum maksimalnya penyerapan retribusi sampah.
“Terkait sopir armada kebersihan DLH, mereka digaji oleh Pemda. Jika ada sopir yang meminta upeti kepada warga, silakan dikonfirmasi langsung ke pihak DLH,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan armada atau mobil kebersihan milik DLH menjadi salah satu faktor munculnya keluhan warga akibat penumpukan sampah.
Diketahui, pada Februari 2025, Kelurahan Kerinci Timur di bawah gagasan Lurah Kerinci Timur, Ridho Afalda, membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) berbasis swadaya bernama Gerakan Bersama untuk Lingkungan (GAUL).
Pokmas GAUL dibentuk untuk membantu DLH dalam penanggulangan sampah, khususnya di wilayah Pangkalan Kerinci, Kelurahan Kerinci Timur. Pokmas ini memiliki armada pengangkutan sampah berupa 1 unit dump truck, 2 unit pick-up, dan 3 unit motor viar.
Anggaran operasional Pokmas GAUL bersumber dari swadaya masyarakat sebesar Rp10.000 per bulan. Mekanisme pengutipan dilakukan bersamaan dengan pengutipan retribusi sampah resmi sebesar Rp10.000 sesuai Perda Kabupaten Pelalawan.
Pengutipan retribusi dan swadaya tersebut diserahkan kepada ketua RT masing-masing lingkungan berdasarkan kesepakatan antara BAPENDA dan pihak kelurahan. Selanjutnya, hasil pengutipan disetorkan melalui kelurahan.
Namun, saat ini keluhan warga terhadap kinerja ketua RT terkait pengangkutan sampah justru semakin meningkat.
“Pak, kami bayar ke DLH Rp10.000 dan swadaya Rp10.000, tapi sampah kami hanya diangkut dengan mobil pick-up yang muatannya sedikit. Akibatnya banyak sampah yang tertinggal,” keluh warga RT 02 RW 14 Jalan Sepakat.
Warga juga mengaku bahwa sejak awal Maret 2025, armada pengangkutan sampah dari DLH sudah sangat jarang masuk ke lingkungan mereka.
“Padahal retribusi sampah tetap dipungut. Bahkan kalau kami tidak membayar, katanya akan ada sanksi,” ujar warga dengan nada kesal.
Warga menegaskan tidak keberatan membayar retribusi sampah, namun meminta agar pengangkutan dilakukan sesuai kesepakatan, yakni dua kali dalam seminggu.
“Kalau pengangkutan berjalan sesuai kesepakatan, kami yakin sampah tidak akan menumpuk sampai berulat,” tambah warga.
Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur berharap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pelalawan di bawah pimpinan Eko Novitra dapat menanggapi keluhan ini secara serius.
Salah seorang tokoh masyarakat setempat kepada awak media menyampaikan bahwa kolaborasi yang baik antara DLH dan Pokmas GAUL, serta komitmen pengangkutan sampah dua kali seminggu di setiap lingkungan, diyakini dapat menjawab keluhan warga.
“Saya rasa jika DLH dan Pokmas GAUL berkolaborasi dengan baik dan konsisten, persoalan sampah ini bisa teratasi,” pungkasnya. Tim.
About the Author
